KOTA BLITAR - Pemerintah Kota Blitar laksanakan Rapat Koordinasi forum konsultasi publik Rancangan penyampaian Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Walikota Blitar merespon positif audiensi masyarakat tersebut yang berlangsung di Ruang Rapat Balai Kota Blitar, Senin (08/03/21).
Rapat Koordinasi dipimpin Walikota didampingi Wakil Walikota, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah Hermanyah Permadi yang membahas rancangan awal pembangunan jangka menengah 2021 - 2026 berbasis data yang diawali setelah 6 bulan masa pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Blitar.
Walikota Blitar Drs.Santoso dalam sambutannya menyampaikan rancangan program yang dibahas adalah rencana jangka menengah tahun 2021-2026, namun regulasinya mulai pembahasan 6 bulan pertama 2021 setelah pelantikan. Dan yang bisa dilaksanakan dalam APBD murni konsep untuk 5 tahunan serta sudah harus dijalankan adalah program internet gratis RT dan RW.
Pemaparan tanggapan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, para praktisi dan generasi milenial, paling tidak merupakan sarana kontrol terhadap dinamika pembangunan Pemerintah Kota Blitar, progresnya 50 ekonomi dan selebihnya untuk program Infrastruktur, Kesenian, Olah Raga dan lainya.
"Pada masa RPJMD harus sudah mulai dilaksanakan paling lambat bulan Mei 2021 untuk memenuhi harapan masyarakat karena janji politik saat kampanye, juga termasuk program anggaran Rp.50 sampai Rp.100 juta per tahun untuk RT dan RW, " ujar Santoso.
Sementara itu, Wakil Walikota Blitar, Tjujuk Sunario usai acara kepada wartawan menyampaikan, konsep rancangan program pembangunan Kota Blitar yang disampaikan mendapat respon dan antusias. Masukan masyarakat berbagai elemen Kota Blitar baik yang sudah dan yang akan berjalan, semua disampaikan berbasis data dan update sesuai perkembangan pembangunan.
Baca juga:
Nunung Lantik Bupati Batanghari
|
"Untuk memaksimalkan program pembangunan 100 hari pertama dengan anggaran yang sudah menempel di APBD agar segera bisa dijalankan, kami minta percepatan pengisian kekosongan jabatan ke Pemprof, maksimal bulan depan kekosongan jabatan sudah terisi, " tandasnya.
Dilain pihak, Kepala Bidang Sosial Budaya dan Evaluasi Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Gigih Mardana menyampaikan, setelah pembuatan rancangan dilanjutkan pembahasan stake holder. Draf tersebut sebelum dilaksanakan sesuai arahan Waliko Blitar, APBD murni diharapkan dilaksanakan sebelum bulan Agustus 2021 sambil menunggu penetapan DPRD.(hms/tn)