Sumartono
KOTA BLITAR - Walikota Blitar, Santoso beri pengarahan dan membuka Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bersama Tim Tehnis (DBHCHT) Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Hall Hotel Puri Perdana Kota Blitar, Jum’at (26/03/2021).
Santoso dalam pemaparannya mengatakan, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCTHT) untuk Kota Blitar tahun 2021 meningkat menjadi 20 Milyard Rupiah. Pembagianya 50 persen untuk kesejahteraan, 25 persen untuk penegakan hukum dan 25 persen untuk kesehatan.
"Dari tahun ke tahun dana bagi hasil di Pemkot Blitar mengalami kenaikan dari RP.17, 8 milyar menjadi Rp.19, 1 milyar, atau naik sebesar RP 1, 8 dalam tahun 2021 ini. Sekarang dana tersebut ada regulasi tambahan yang disalurkan untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT), " jelasnya.
Dirinya juga menjelaskan, untuk Kota Blitar tercatat 577 Kepala Keluarga yang bekerja sebagai karyawan tembakau dan karyawan pabrik rokok karena di Kota Blitar tidak ada pekerja tembakau atau petani tembakau. Karena ini prosentase terbesarnya untuk yang bersinggungan dengan tembakau.
"Tahun ini ada tambahan program BLT, maka tim verifikasi harus memiliki data yang valid agar tidak berbenturan dengan data penerima BLT dari Dinas Sosial. Karena keperuntukan DBHCHT kusus menyasar kepada masyarakat yang berjasa dengan tembakau seperti karyawan pabrik rokok, " ucap Santoso.
Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar ini meminta kepada Kepala OPD penerima penyaluran DBHCHT agar penyalurannya tidak keluar dari ketentuan. Rambu - rambu yang harus dipedomani karena itu untuk kepentingan rakyat, jangan sampai melenceng dari ketentuan yang digariskan. (hms)
Karmel 
Heri Purwanto 
