Sumartono
Sumartono
  • Nov 16, 2020
  • 254

Pjs Walikota Blitar Hadiri Sidang Paripurna DPRD Kota Blitar Tentang Nota Keuangan RAPBD 2021

Pjs Walikota Blitar Hadiri Sidang Paripurna DPRD Kota Blitar Tentang Nota Keuangan RAPBD 2021
Pjs. Walikota Blitar, Dr. Ir. Jumadi, M.MT saat dikonfimasi oleh wartawan saat usai Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar

KOTA BLITAR - Dr.Ir. Jumadi, M.MT, Pjs Walikota Blitar, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar tentang pembahasan RAPBD 2021. Acara ini bertempat di graha paripurna DPRD Kota Blitar pada Senin, (16/11/20).

Agenda Rapat Paripurna ini yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Blitar dr. Syahrul Alim diawali dengan penyampaian pandangan umum sejumlah anggota parlemen dari fraksi-fraksi DPRD Kota Blitar atas Nota Keuangan Rancangan APBD tahun anggaran 2021 yang disampaikan oleh Pjs Walikota Kota Blitar sebelumnya.

Saat dikonfirmasi oleh awak media setelah usai rapat, Jumadi mengatakan, ini adalah kajian dan evaluasi terhadap perencanaan dan realisasi penerimaan pendapatan. Katanya, perlu penyesuaian atas penerimaan pendapatan daerah, baik anggaran yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan APBD tahun anggaran 2020. 

"Sehingga terdapat pengurangan anggaran dan penambahan di masing-masing pos pendapatan. Kita memfocuskan penggunaan anggaran dalam penelitian dan pengembangan inovasi daerah dalam pengembangan pariwisata, pengembangan pusat perbelanjaan dan jasa unggulan, " ujarnya.

Dirinya menambahkan, ada lagi pengembangan kewirausahaan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan iptek tepat guna, peningkatan UMKM, sebagai upaya Pemkot Blitar untuk pemulihan ekonomi selama pandemi dan pasca pandemi covid-19.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim menjelaskan, kedua agenda rapat paripurna kali ini merupakan rangkaian proses legislasi serta budgeting yang diproyeksikan tahun anggaran 2021. Seluruh program pembentukan perda (propemperda) tahun 2021 mendatang menjadi prioritas.

Sedangkan untuk postur anggaran, masih akan berkutat pada kebutuhan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 serta untuk maksimalisasi pembangunan infrastruktur dan suprastruktur daerah yang sempat tersendat di masa anggaran tahun 2020 akibat pandemi. (hms/tn)

Penulis :
Bagikan :

Berita terkait

MENU