Sumartono
BLITAR - Komisi III DPRD Kabupaten Blitar hearing dengan masyarakat Blitar Selatan yang dimotori Kumpulan Rakyat Blitar Selatan (KRBS). Acara ini bertempat di ruang rapat Banggar Gedung DPRD kabupaten Blitar, Rabu, (07/10/2020).
Menurut keterangan Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Panoto mengatakan hearing kali ini terkait dengan pembangunan yang ada di Blitar Selatan. Untuk itu kami menghadirkan Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) untuk membahas persoalan yang ada.
Koordinator KRBS Mohamad Sutarto mengatakan, hearing kali ini untuk mengajukan beberapa keluhan. Diantaranya tingginya biaya pendidikan, karena jarak tempuh warga dengan fasilitas pendidikan setingkat SLTA Negeri jauh. Untuk bidang kesehatan, selama ini ada warga yang kritis sulit menjangkau fasilitas kesehatan.
"Tidak hanya itu, kebutuhan air bersih untuk setiap tahun kekurangan air bersih saat musim kemarau datang. Kami berharap ada pemberdayaan ekonomi lokal, menyongsong JLS beroperasi, ” kata Sutarto.
Kepala Bappeda Kabupaten Blitar, Ir. Suwandito mengatakan terkait dengan aspirasi dari KRBS ini akan menjadi masukan sebagai isu strategis dalam penyusunan perencaan pembangunan.
"Saat ini kita sedang menyusun ranwal RKPD untuk tahun 2022. Diakhir tahun akan kita mulai ada konsultansi publik. Selain itu juga menyusun rancangan teknokratis RPJMD 2021 - 2024, ” katanya.
Menanggapi terkait dengan minimnya fasilitas di bidang kesehatan Suwandito mengatakan, jika sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan bahwa puskesmas tidak boleh untuk rawat inap. Sementara fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah di wilayah selatan minim.
"Menjadi catatan kami untuk memfasilitasi kecamatan yg jauh dari fasilitas untuk rawat inap, karena paling dekat di Sutojayan itupun swasta. Kita berharap kedepan ada minimal satu fasilitas kesehatan dari Pemerintah. Selain itu jika ada fasilitas kesehatan swasta, kita akan memberikan kemudahan pelayanan perijinannya, " ulasnya.
Tambahnya, sementara terkait dengan pemenuhan kebutuhan air bersih di kecamatan Blitar Selatan, Pemda sudah berupaya untuk mencukupi kebutuhan air bersih di tujuh kecamatan, dengan membangun jaringan air bersih dan sumur bor.
“Ada masalah tehnis yang kami hadapi, jika mencari sumber air untuk pengeboran sulit. Beberapa kasus pada saat pengeboran di Binangun awalnya sumber air besar, namun setelah dibangun air semakin mengecil. Kita juga sudah melakukan kajian pengembangan sumber air, pemetaan potensi air bawah tanah. Selain itu juga kajian penyedian air bersih di daerah rawan air, " imbuh Suwandito.
"Untuk pemberdayaan ekonomi lokal, Suwandito menambahkan selama ini memanfaatkan DID. Anggaran tersebut untuk petani muda di Wates, dengan adanya bantuan greendhouse untuk pengembangan melon. Tahun 2020 ada enam unit greend house untuk kecamatan Wates dan Binangun. Untuk bidang Pertanian bawang merah di empat kecamatan, Blitar selatan bisa menghasilkan bawang merah.
"Sedangkan peternakan, pemda berusahan mencari dana dari tanggungjawab sosial perusahaan. Perusahaan pakan ternak, berupa bantuan pembangunan kandang close house di Kademangan dan Bakung, ” tutup Suwandito.
Menanggapi yang disampaikan Bappeda, Susanto, anggota KRBS mengapresiasi langkah yang telah diambil Bappeda dengan melakukan kajian-kajian. Pihaknya berharap kebutuhan air yang utama agar bisa segera direalisasikan.
"Kebutuhan air bersih ini harus diutamakan, karena beberapa kali dengan swadaya masyarakat bisa melakukan pengeboran dan sumbernya melimpah, ” pintanya.
Panoto, sebelum menutup hearing siang itu mengatakan jika Komisi III bersama dengan Bappeda untuk berkomitmen memprioritaskan kebutuhan warga soal air bersih. Karena air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
“Supaya forum ini ada hasilnya, kami komitmen bahwa saat ini dalam proses pembahasan Rancangan APBD 2021, dalam proses pembahasan kebutuhan air bersih di wilayah Blitar Selatan menjadi prioritas utama, ” jelas Politisi PKB ini. (tn)
Hasan Al Hakiki 
Prijo Atmodjo 
Updates 
