Tanggapan Pjs Bupati Blitar, Soal Pengelolaan Pertambangan Galian C

Tanggapan Pjs Bupati Blitar, Soal Pengelolaan Pertambangan Galian C

BLITAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Blitar tahun anggaran 2021, Selasa (13/10/2020).

Mengenai pengelolan pertambangan Galian C, PJs. Bupati, Drs. Budi Santoso, mengtakana Pemerintah Daerah telah mengambil langkah dengan menetapkan keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/609/409.06/KPTS/2019 tentang Penetapan Harga Standar Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Blitar. Selian itu juga memberikan kemudahan pada penambang rakyat di dalam pengurusan ijin ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Pemerintah ke depan akan berupaya BUMD Kabupaten Blitar agar bisa bekerjasama dengan BUMD Provinsi Jawa Timur dalam mengelola pertambangan yang ada di Kabupaten Blitar. Sehingga PAD dari sektor pertambangan bisa meningkat sesuai dengan harapan, ” ungkpnya.

Selanjutnya, untuk kerusakan infrastruktur jalan, PJs. Bupati akan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan memperhatikan desain konstruksi jalan tersebut. Untuk jalan yang rusak sudah dilakukan pendataan dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Menanggapi soal ketersediaan pupuk, Drs. Budi Santoso juga menyampaikan jika Pemerintah Kabupaten Blitar telah mengupayakan penyediaan pupuk tepat waktu, volume tercukupi dan tepat sasaran. Upaya-upaya yang dilakukan, diantaranya merencanakan kebutuhan pupuk dalam musim tanam sesuai dengan rekomendasi hasil penelitian litbang dalam bentuk e-RDKK berdasarkan regulasi yang ada. 

Bersama Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Blitar melakukan pengawasan terhadap peredaran, distribusi serta mutu pupuk dan pestisida yang beredar di tingkat kecamatan.

“Guna meminimalkan penyimpangan dalam bentuk distribusi pupuk maka pemerintah pusat berdasarkan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewajibkan penggunaan Kartu Tani sebagai satu-satunya alat penebusan pupuk bersubsidi oleh petani. Dan apabila dalam 1 tahun berjalan, alokasi pupuk subsidi sudah habis, namun petani masih memerlukan pupuk subsidi maka pemerintah daerah akan mengusulkan alokasi tambahan pupuk subsidi kepada Gubernur Jawa Timur, ” terangnya.

Sementara menanggapi soal kriteria dan skrining yang di pakai, penanganan dan fasilitas kesehatan terkait COVID 19 di Kabupaten Blitar, PJS. Bupati menyampaikan bahwa diagnosis dan Tatalaksana COVID-19 di RSUD Ngudi Waluyo mengacu pada Pedoman Penanggulangan COVID-19.

Dari Pedoman tersebut RSUD Ngudi Waluyo membuat Form Deteksi Dini yang tujuannya untuk mengklasifikasikan apakah pasien suspek, probable, atau konfirmasi. Data yang berasal dari wawancara, pemeriksaan fisik, pemeriksaan lab, rontgen dada, swab akan diisikan pada form tersebut, sehingga bisa disimpulkan secara obyektif apakah pasien COVID atau bukan. Bila pasien COVID maka akan dirawat sesuai SOP pelayanan COVID yang ada. (hms)

DPRD Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar
Sumartono

Sumartono

Previous Article

Desa Plosoarang Siapkan Tempat Untuk Siswa...

Next Article

Pansus V DPRD Kabupaten Blitar: Tukar Menukar...

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono verified

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi

Postingan Bulan ini: 237

Postingan Tahun ini: 1269

Registered: Feb 19, 2021

Herman Djide

Herman Djide verified

Postingan Bulan ini: 211

Postingan Tahun ini: 1331

Registered: Sep 22, 2020

salehwagidi

salehwagidi

Postingan Bulan ini: 144

Postingan Tahun ini: 260

Registered: Apr 16, 2021

Suhardi

Suhardi

Postingan Bulan ini: 140

Postingan Tahun ini: 763

Registered: Sep 22, 2020

Profle

Widian.

Oknum Kepala Sekolah SD di Toraja Utara, Diduga Cabuli 3 Muridnya
Tak Pernah Pegang Kartu ATM, Bansos PKH Diduga Dicairkan Pengurus
Beredar Kabar Ombas Bakal Ubah RSUD Pongtiku, Yunus Garaga: Yang Penting  Sudah Milik Pemda
Orang Tua Korban Pemukulan di Nagori Sihaporas Akui Buat Laporan Palsu Ke Polres Simalungun Karna Disuruh
banner

Follow Us

Recommended Posts

Terkait Adelin Lis, Ini Pendapat Guru Besar Hukum Internasional  Universitas Indonesia
Kapolres Blitar Beri Bantuan Kakek Korban Penjambretan dan Berjanji Ungkap Pelaku Secepatnya
Dugaan Korupsi pada PT.ASABRI,  Kejagung RI Kembali Periksa 4 Saksi
Kades Dawuhan, Ahmad Muhibbudin: Setelah Vaksinasi, Harus Tetap Menjaga Prokes
Tim Jaksa Penyidik Periksa 1 Saksi Terkait Dugaan Korupsi Pembelian Gas Bumi PDPDE Sumatera Selatan