BLITAR - Akibat harga telur terus turun dratis hal ini menyebabkan para peternak ayam petelur diambang kerugian. Untuk itu sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Koperasi Peternak Unggas Sejahtera Blitar (Koperasi Putera Blitar) mengadukan nasibnya ke dewan.
Menurut Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Blitar Idris Marbawi, acara ini adalah hearing bersama eksekutif terkait kondisi usaha peternak ayam petelur di Kabupaten Blitar.
Kata Bawi, para peternak mengeluhkan harga telur yang terus mengalami penurunan. Disamping kelesuan pasar, sesuai laporan dalam hearing. Satu indikasi turunnya harga telur karena adanya surat edaran dari Kementerian Pertanian 24 Agustus 2020 lalu.
"Dimana ada poin bahwa telur HE yang tidak diinkubasi dalam mesin setter (setting) dapat disalurkan sebagai CSR untuk bantuan masyarakat kurang mampu. Hal ini merupakan salah satu dampak harga telur turun, " katanya saat dikonfirmasi awak media setelah selesai hearing, Rabu (07/10/2020).
Masih kata Bawi, saat ini harganya sekitar Rp 16 ribu perkilogram, dibawah acuan pemerintah sebesar Rp 19 ribu - Rp 21 ribu perkilogram. Untuk itu, dewan akan mengirim surat ke kementerian agar SE itu dikaji ulang untuk dicabut.
"Kemudian kembali keregulasi awal, yaitu telur HE hanya boleh untuk ditetaskan. Kalau ada lebihnya baru untuk CSR, " ujarnya.
Sementara itu, Ketua Koperasi Putra Blitar, Sukarman mengaku, akibat penurunan harga telur ini dipicu dengan beredarnya telur ayam buras yang seharusnya ditetaskan, namun hal tersebut dijual dipasaran.
“Telur yang harusnya untuk DOC pembibitan ini oleh pemerintah atau HE ini tidak ditetaskan dengan alasan terjadinya over populasi, dan harga daging ayam turun sehingga pemerintah mengambil kebijakan yang tidak tepat”ungkap Sukarman.
Pihaknya minta agar kementrian atau Dirjend segera mencabut Surat Edaran tersebut agar harga telur segera kembali normal, dengan beredarnya SE Kementan Nomor 02946/SE/PK.230/F/08/2020 tertanggal 25 Agustus 2020 tentang pengurangan DOC Final Stock yang dialihkan tidak ditetaskan membuat kalangkabut peternak.
“Kami mengharapkan Dirjend Kementan mencabut surat edaran tentang telur yang digunakan untuk CSR dan mempertimbangkan kelangsungan PKH sehingga mereka menggunakan telur layer dan bukan telur Broiler, ” tegasnya.
Sukarman juga menambahkan polpulasi telur Kabupaten Blitar 900 ton sampai 1100 ton per hari, sedangkan telur HE yang terpantau diperdaran ada 21 ton kusus Jawa Timur, untuk bulan Maret dan April ini yang dianggap merusak harga.(tn)
